Gerakan kepanduan di Indonesia mulai tampak sejak masa Hindia Belanda. Tahun 1912, di Batavia terbentuk cabang Nederlandsche Padvinders Organisatie yang kemudian berdiri sendiri menjadi Nederlands-Indische Padvinders Vereeniging (NIPV). Awalnya didominasi keturunan Belanda, namun sejak 1916 muncul organisasi bumiputera seperti Javaansche Padvinders Organisatie bentukan Mangkunegara VII. Setelah itu lahir berbagai kepanduan berbasis agama, kesukuan, dan kebangsaan, antara lain Hizbul Wathan, Nationale Padvinderij, Syarikat Islam Afdeling Pandu, Pandu Indonesia, dan Padvinders Organisatie Pasundan.

 

Kepanduan Hindia Belanda berkembang pesat hingga menarik perhatian Lord Baden-Powell, Bapak Pandu Sedunia, yang bersama keluarga berkunjung ke Batavia, Semarang, dan Surabaya pada 1934. Pandu Hindia Belanda juga terlibat dalam kegiatan internasional, misalnya Jambore Sedunia 1937 di Belanda yang diikuti kontingen beragam latar belakang. Di dalam negeri, perkemahan besar juga digelar, seperti All Indonesian Jamboree di Yogyakarta tahun 1941. Pasca kemerdekaan, Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia di Surakarta (1945) melahirkan Pandu Rakyat Indonesia. Namun agresi Belanda 1948 memunculkan organisasi lain seperti Kepanduan Putera Indonesia, Pandu Puteri Indonesia, dan Kepanduan Indonesia Muda.

 

Hingga akhir 1950-an tercatat sekitar 100 organisasi kepanduan tergabung dalam Perkindo, namun terhambat rasa golongan dan lemahnya persatuan. Presiden Soekarno bersama Sri Sultan Hamengku Buwono IX menggagas peleburan seluruh organisasi dalam satu wadah. Nama Pramuka diresmikan 9 Maret 1961, Keputusan Presiden No. 238/1961 terbit pada 20 Mei, dan Hari Ikrar Gerakan Pramuka ditetapkan 20 Juli 1961. Puncaknya, pada 14 Agustus 1961 Gerakan Pramuka diperkenalkan ke masyarakat melalui upacara di Istana Negara, penyerahan Panji Gerakan Pramuka oleh Presiden kepada Sri Sultan Hamengku Buwono IX, dan tanggal ini diperingati setiap tahun sebagai Hari Pramuka.